spot_img

Mengawasi perusahaan swasta, pemerintah bisa mendefinisikan ‘kepemilikan’ data non-pribadi

- Advertisement -

PEMERINTAH bisa melihat dengan terang mendefinisikan “kepemilikan” data non-pribadi yang dipegang oleh platform teknologi besar, mirip Google, Meta serta Amazon, jika mereka menolak untuk membagikan data tersebutt dengan regulator mirip yang diusulkan dalam rancangan Kerangka Tata Kelola Data Nasional, Inian Express telah belajar.

Draf monyetngka kerja, yang dilazimkan oleh Kementerian Elektronika serta Teknologi Informasi (MEITY) pada bulan Mei, melihat perolehan data non-pribadi dari Pemerintah serta membujuk perusahaan swasta untuk membagikan data ini untuk kepentingan perusahaan rintisan di negara tersebutt.

Draf tersebutt juga mengusulkan pendirian Kantor Manajemen Data Inia (IDMO), yang bakal bertanggung jawab merancang serta mengelola platform yang bakal memproses permemintaan serta menyeibakal akses ke kumpulan data non-pribadi untuk peneliti serta perusahaan baru Inia, serta bertindak selaku regulator sektor.

- Advertisement -

Ditanya bagaimana Pemerintah bakal memutuskan bahwa perusahaan swasta membagikan data non-pribadi, mengingat ketentuan tersebutt tak mengikat, orang pejabat senior mengatbakal: “Setelah kami punyai IDMO yang berfungsi, Pemerintah bakal membagikan segala data non-pribadi yang dimilikinya. dengan itu. Sebagai langkah kedua, kami bakal mememinta perusahaan swasta untuk juga membagikan daranselet spesifik dengan IDMO. Kalau mereka menolak, maka Pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan data tersebutt serta bagaimana perusahaan swasta bisa mengklaim kepemilikan langsung aransel data tersebutt.”

Dalam bentuknya yang paling dasar, data non-pribadi ialah kumpulan data apa pun yang tak berisi berita pengenal pribadi. Ini bisa mencakup berita agregat, mirip data kesehatan keseluruhan dari demografi spesifik, data cuaca serta iklim suatu tempat, serta data lalu linransel, antara lain.

- Advertisement -

Gagasan untuk memanfaatkan manfaat ekonomi dari kumpulan kumpulan data non-pribadi pertama kali diusulkan oleh komite yang ditunjuk MEITY yang dipimpin oleh salah satu pendiri Infosys, Kris Gopalakrishnan.

Dalam draf laporan Januari 2021, komite merekomendasikan identifikasi “set data bernilai tinggi” spesifik, yang bisa dibagikan untuk tujuan mendorong inovasi serta memutuskan keamanan nasional.

Seorang anggota komite, yang tak mau disebutkan namanya, mengatbakal bahwa “komuniransel” idealnya diizinkan untuk mengklaim hak spesifik aransel data yang mereka hasilkan di platform mirip Google, Amazon, Uber, dll., Secara kolektif.

- Advertisement -

Namun, perusahaan teknologi sejauh ini menentang mengembangkan data non-pribadi dengan Pemerintah, dengan alasan pelanggaran rahasia dagang serta hak kekayaan intelektual.

“Saat menunjukkan layanan mereka kepada pengguna, perusahaan mengumpulkan data perihal mereka serta data non-pribadi seterusnya yang digunbakal untuk melatih algoritme mereka ialah nilai tambah yang telah dilaksanbakal perusahaan di pihaknya. Idealnya, perusahaan seharusnya punyai kepemilikan aransel data non-pribadi karena teknologi dasar mereka memperoleh nilai dari data mentah yang mereka kumpulkan, yang pada akhirnya menolong memahami kumpulan data tersebutt,” kata orang eksekutif senior dari perusahaan teknologi terkemuka.

Pejabat pemerintah mengatbakal bahwa sementara perusahaan telah menuai “manfaat ekonomi yang signifikan” dari data non-pribadi, itu tak mengalir ke pengguna yang secara fundamental menolong menghasilkan data ini.

“Data non-pribadi yang diperoleh setelah memproses data pribadi serta dikumpulkan oleh perusahaan untuk melatih algoritme mereka sendiri akhirnya dimonetisasi oleh mereka. Perusahaan teknologi telah menghasilkan miliaran dolar berdasarkan itu, ”kata pejabat itu.

“Namun, negara serta warga negara tak menbisbakal nilai apa pun darinya walaupun berita mendasar dalam kumpulan data non-pribadi yang dipegang oleh perusahaan dihasilkan oleh individu. Juri tak tahu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari data tersebutt. Pansertagan kami ialah bahwa pada waktu ini, hanya perusahaan teknologi besar yang diuntungkan, ”katanya.

Kementerian TI tak menanggapi permemintaan komentar dari The Inian Express. Google tak menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email sementara Amazon serta Meta (Facebook) menolak berkomentar.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Update

- Advertisment -spot_img

Travel

Teknologi